Tuesday, July 17, 2018

Senator Minta Jokowi Berbesar Hati Batalkan Enam Tol Dalam Kota Jakarta



Jakarta, 17 Juli 2018—Anggota DPD RI atau Senator DKI Jakarta, Fahira Idris meminta Presiden Jokowi berbesar hati untuk membatalkan proyek pembangunan enam tol dalam kota di DKI Jakarta. Selain sebagai tindak lanjut sikap Jokowi saat menjabat Gubernur DKI Jakarta yang mengkritik proyek ini dan lebih mendukung pembangunan transportasi massal, juga sebagai pembuktian komitmen Pemerintah untuk menekan laju kendaraan pribadi dan mengalihkan ke transportasi publik.

Menurut Fahira, jika merujuk pada RPJMN 2015-2019 yang disusun Pemerintahan Jokowi, fokus pembangunan perkotaan terutama kota besar seperti Jakarta adalah mengembangkan sistem angkutan umum massal yang modern dan maju dengan orientasi kepada bus maupun rel serta dilengkapi dengan fasilitas alih moda terpadu. Pembangunan enam ruas tol di Jakarta, lanjut Fahira, sama sekali kontraproduktif dengan rencana pembangunan perkotaan yang disusun Pemerintah sendiri.

“Kalau pro transportasi publik, pembangunan jalan tol ini harus dibatalkan, bukan malah masuk dalam program strategis nasional. Saya harap Pak Jokowi berbesar hati membatalkan pembangunan enam ruas tol ini. Gubernur sekarang juga sudah tegas menolak. Jangan padamkan semangat Pemprov DKI yang begitu antusias menarik hati warganya menggunakan transportasi publik,” ujar Senator Jakarta Fahira Idris, di Komplek Parlemen, Senayan Jakarta (17/7).

Ketua Komite III DPD RI ini mengungkapkan, apapun alasan dilanjutkan pembangunan enam ruas tol dalam kota, termasuk nantinya akan disediakan dan digunakan untuk fasilitas transportasi umum, tetap saja yang namanya jalan tol dibangun untuk mengakomodir kendaraan pribadi. Pasalnya, setiap pertambahan jalan di Jakarta satu kilometer saja, otomatis akan disertai pertambahan ribuan mobil. Pembangunan enam ruas jalan tol ini juga dipastikan akan menghambat program integrasi transportasi umum dengan satu tarif (Ok Otrip) yang sedang dilaksanakan Pemprov DKI saat ini.

“Banyak riset membuktikan semakin banyak dan panjang jalan dibangun maka akan semakin banyak kendaraan yang melintas. Artinya, bangun jalan takkan mengurai kemacetan. Kebenaran riset ini sudah kita saksikan sendiri di Jakarta yang bertambah macet walau jalan terus dibangun. Kenapa kekeliruan ini terus kita ulangi? Ini kita belum bicara dampak lingkungan hidup. Kita mau wariskan apa kepada anak-anak Jakarta di masa depan? Kota polusi?” pungkas Fahira.

Sebagai informasi, proyek enam ruas tol dalam kota dibangun dengan tiga sesi yang meliputi rute Semanan-Sunter, Sunter-Pulo Gebang, Duri Pulo-Kampung Melayu, Kemayoran-Kampung Melayu, Ulujami-Tanah Abang, serta Pasar Minggu-Casablanca dengan total panjang 69,6 kilometer.

Editor: La Niati, S. Pd


Baca selengkapnya →

Monday, July 16, 2018

Peruntukan SKM Harus Disosialisasikan Masif dan Komprehensif



Jakarta, 16 Juli 2018—Persepsi sebagian besar masyarakat Indonesia yang menganggap bahwa susu kental manis (SKM) adalah asupan yang setara dengan susu harus segera dirubah. Untuk itu perlu segera ada sosialisasi masif dan komprehensif dari Pemerintah termasuk meminta para produsen susu mengubah pesan dalam setiap tayangan iklannya dan memberi peringatan peruntukan SKM terutama batasan usia di kemasan produknya.

Ketua Komite III DPD RI yang membidangi persoalan kesehatan, Fahira Idris mengungkapkan, selama ini ada dua persepsi yang timbul di masyarakat terkait peruntukan SKM. Persepsi pertama, yang paling banyak dipercaya masyarakat, SKM adalah susu. Semakin sering mengonsumsinya maka semakin sehat terlebih buat anak-anak. Iklan SKM di televisi menjadi faktor yang paling kuat membentuk paradigma berpikir seperti ini.  Persepsi kedua, ada sebagian kelompok masyarakat yang sudah memahami bahwa SKM bukan susu dan tidak boleh dikonsumsi berlebihan, tetapi bingung karena tidak ada sosialisasi masif terkait hal ini dari Pemerintah.

“Sebenarnya polemik ini kan sudah bergulir cukup lama di masyarakat. Namun, apapun itu kita apresiasi penegasan yang dikeluarkan BPOM beberapa waktu lalu. Namun penegasan soal SKM ini harus disertai dengan sosialisasi masif dan komprehensif ke seluruh penjuru Indonesia. Saya harap baik BPOM maupun Kemenkes segera merumuskan sosialisasi soal SKM secepat mungkin, terutama ketegasan batas usia yang dilarang mengonsumsi SKM,” tukas Fahira Idris di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta (16/7).

Menurut Fahira, sosialisasi masif dan komperehensif diperlukan karena sudah berpuluh-puluh tahun terbentuk mindset di masyarakat bahwa SKM adalah susu yang sehat buat siapa saja dan minuman bergizi untuk seluruh keluarga sehingga semakin sering dikonsumi semakin baik. Untuk itu perlu ada sosialisasi yang masif dan komprehensif terkait peruntukann SKM.

“Masif maksudnya menggunakan berbagai saluran komunikasi dan sosialisasi dengan volume yang intensif agar informasi soal SKM mudah diketahui masyarakat. Sedangkan komprehensif maksudnya pesan dan tujuan sosialisasi soal SKM ini tepat dan tidak multitafsir. Jangan sampai sosialisasi ini membuat masyarakat menjadi antipati terhadap SKM. Ini tentunya tidak kita inginkan bersama,” jelas Anggota DPD RI atau Senator Jakarta ini.

Indonesia, lanjut Fahira, sedang menghadapi tantangan serius di kesehatan yaitu beban ganda penyakit. Jika pada era 1990-an, penyebab kematian dan kesakitan terbesar adalah penyakit menular seperti Infeksi Saluran Pernapasan Atas (ISPA), Tuberkulosis (TBC), dan Diare. Namun sejak 2010, penyakit tidak menular (PTM) seperti stroke, jantung, dan kencing manis menjadi penyebab utamanya.

“Ini semua diakibatkan gaya hidup dan konsumsi pangan yang tidak sehat. Penyakit-penyakit tidak menular ini sekarang mendominasi penyebab kematian dan kesakitan terbesar. Dampaknya apa, beban pada pembiayaan kesehatan negara membengkak, makanya BPJS Kesehatan selalu defisit. Makanya, program kesehatan yang sifatnya preventif dan promotif harus diutamakan termasuk sosialisasi soal SKM ini,” pungkas Fahira.

Editor: La Niati, S. Pd


Baca selengkapnya →

Monday, July 9, 2018

Wali Kota/Bupati yang Dilantik Anies Harus Lebih Responsif



Jakarta, 6 Juli 2018—Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan baru saja melantik lima Wali Kota baru se-Jakarta dan Bupati Kepulauan Seribu. Berbeda dengan daerah lain, wali kota dan bupati di Jakarta diangkat dan diberhentikan langsung oleh gubernur sesuai dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Daerah Khusus Jakarta.

Senator atau Anggota DPD RI Daerah Pemilihan DKI Jakarta menyambut baik perombakan organisasi di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Menurutnya, memang sudah saatnya, gubernur melakukan penyegaran organisasi agar lebih solid dan responsif menyelesaikan berbagai tantangan dan persoalan Jakarta saat ini.

“Walau tidak punya otonomi seperti di daerah lain, tetapi wewenang dan kebijakan administratif yang dimiliki wali kota dan bupati di Jakarta ini akan sangat efektif dan dirasakan dampaknya jika mereka lebih responsif. Responsif dalam menterjemahkan visi misi dan janji kerja Anies-Sandi dan responsif menangkap permasalahan di wilayahnya masing-masing serta memformulasikan solusinya. Jadi, posisi wali kota dan bupati di Jakarta ini cukup strategis,” ujar Fahira Idris di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta (6/7).

Menurut Fahira, tindakan responsif baik dalam menterjemahkan janji kerja Anies-Sandi dalam berbagai kebijakan dan responsif menyelesaikan persoalan warga di wilayah masing-masing menjadi kunci keberhasilan para wali kota dan bupati yang baru saja dilantik.

“Pola dan karakter kepemimpinan Anies-Sandi kan mengedepankan dialog dan partisipatif. Jadi menurut saya, para wali kota dan bupati yang baru saja dilantik, tidak perlu sungkan atau ragu mengeluarkan ide-ide untuk kebaikan wilayahnya masing-masing. Saya yakin gubernur dan wakil gubernur sekarang lebih terbuka menerima berbagai ide-ide dari para pembantunya,” papar Ketua Komite III DPD RI ini.

Fahira juga mengucapkan selamat kepada para wali kota dan bupati yang telah resmi dilantik.

“Selamat mengemban amanah membantu mewujudkan Jakarta yang maju kotanya, bahagia warganya. Kesenjangan ekonomi dan sosial, lapangan pekerjaan, pendidikan, air bersih, sanitasi, kebersihan, sampah, penurunan muka tanah dan lingkungan menjadi tantangan besar kota yang kita cintai ini. Namun, dengan komitmen dalam bekerja dan berkarya para wali kota dan bupati yang baru saja dilantik, visi besar menjadikan Jakarta kota yang maju dan warganya bahagia bisa dirasakan seluruh warga Jakarta,” pungkasnya.

Sebagai informasi, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, kemarin (5/7) melantik lima wali kota baru se-Jakarta dan Bupati Kepulauan Seribu. Mereka yang dilantik adalah Bayu Meghantara sebagai Wali Kota Jakarta Pusat, Marullah menjadi Wali Kota Jakarta Selatan, dan M Anwar sebagai Wali Kota Jakarta Timur. Syamsudin Lologau dilantik sebagai Wali Kota Jakarta Utara, Rustam Effendi sebagai Wali Kota Jakarta Barat serta Husen Murad dilantik jadi Bupati Kepulauan Seribu. 

Editor: La Niati, S.Pd
Baca selengkapnya →

Jangan Sampai Rakyat Takut Naik Kapal



Jakarta, 5 Juli 2018—Kecelakaan beruntun berupa tenggelamnya dua kapal di perairan Indonesia yaitu Kapal Motor (KM) Sinar Bangun di perairan Danau Toba dan Kapal Feri Lestari Maju yang melayani penyeberangan ke Pelabuhan Bira, Bulukumba ke Pelabuhan Pamatata, Kabupaten Selayar, Sulawesi Selatan dalam sebulan terakhir menjadi peringatan keras bagi semua pemangku kepentingan terutama institusi yang terkait dengan moda transportasi air dan angkutan penyeberangan di Pusat maupun di daerah untuk mengevaluasi total sistem dan regulasi keamanan dan keselamatan penumpang. Jika tidak ada langkah konkret dari Pemerintah, dikhawatirkan masyarakat dihinggapi rasa takut untuk menggunakan transportasi air.

“Belum habis duka kita atas tragedi di Danau Toba, kini kita harus dihadapkan lagi dengan tragedi tenggelamnya kapal di perairan Sulawesi. Pemerintah harus evaluasi total sistem dan regulasi keamanan dan keselamatan penumpang, karena pasti ada yang salah dengan penyelenggaraan transportasi air dan angkutan penyeberangan kita. Jangan sampai rakyat takut naik kapal, karena ini akan merugikan kita semua. Kita ini negara kepulauan, sebagain besar rakyat mengandalkan transportasi air,” tegas Ketua Komite III DPD RI Fahira Idris, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta (5/7).

Fahira mengungkapkan, tragedi yang terjadi di Danau Toba dan musibah yang menimpa Kapal Feri Lestari Maju, tidak hanya meninggalkan luka dan trauma mendalam bagi keluarga korban, tetapi juga oleh masyarakat di berbagai wilayah Indonesia yang mengandalkan moda transportasi air dalam beraktivitas sehari-hari.

“Saya termasuk yang menyayangkan proses pencarian jenazah di Danau Toba dihentikan. Karena satu-satunya harapan keluarga adalah sedapat mungkin menguburkan jenazah kerabatnya yang menjadi korban. Saya harap, Pemerintah menangkap efek psikologis ini. Lakukan tindakan yang benar-benar konkret agar kecelakaan seperti ini tidak terulang kembali. Kembalikan kepercayaan publik bahwa moda transportasi air dan angkutan penyeberangan kita, aman dan nyaman,” ujar Anggota DPD RI DKI Jakarta ini.

Menurut Fahira, instruksi Presiden Jokowi bahwa peristiwa seperti yang terjadi di Danau Toba tidak terulang lagi, ternyata belum sepenuhnya dilaksanakan para pemangku kepentingan di bidang transportasi. Jargon Pemerintahan Jokowi yang ingin menjadikan Indonesia poros maritim dunia, harusnya menunjukkan kemajuan signifikan terhadap penyelenggaraan transportasi air dan angkutan penyebarangan, bukan malah sebaliknya. Sebagus apa pun infrastruktur yang disiapkan, tidak akan bermakna jika sistem dan regulasi keamanan dan keselamatan penumpangnya tidak mantap.

“Keinginan menjadikan Indonesia poros maritim di dunia tidak akan pernah terwujud, jika bangsa ini tidak punya komitmen dan tindakan konkret untuk menjadikan moda transportasi air dan angkutan penyeberangan menjadi moda transportasi ‘kelas satu’ baik dari sisi infrastruktur, regulasi, dan standar keamanan,” pungkas Fahira.

Editor: La Niati, S.Pd
Baca selengkapnya →